BEKASI, JAWA BARAT, MGP — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) melayangkan surat permohonan keterbukaan dokumen dan klarifikasi terkait pelaksanaan rehabilitasi SMP IT Taruna Qurani, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2026. Ini disampaikan secara langsung oleh Saut Sitorus,CMH.,CLAd sebagai Ketua Umum BAKORNAS pada wartawan, 29/10/26
Surat bernomor 580/DPP/LSM-BAKORNAS/Klarifikasi/X/2026 tersebut ditujukan kepada Penanggung Jawab Kegiatan Revitalisasi/Rehabilitasi SMP IT Taruna Qurani. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai sumber pendanaan, penetapan anggaran, mekanisme pelaksanaan, spesifikasi teknis, serta pertanggungjawaban kegiatan rehabilitasi sekolah tersebut, ujar Saut.
Saut menegaskan bahwa permohonan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pembangunan sarana pendidikan.
Anggaran Rp953.121.000 Menjadi Fokus Klarifikasi
Berdasarkan informasi yang diperoleh BAKORNAS, kegiatan rehabilitasi SMP IT Taruna Qurani diduga menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp953.121.000,00 atau sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah.
Kegiatan tersebut juga dikaitkan dengan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.
Namun, BAKORNAS menilai bahwa informasi mengenai sumber dana, dasar penetapan anggaran, dan status kegiatan dalam program pemerintah perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dari pihak yang berwenang.
BAKORNAS meminta penjelasan apakah nilai Rp953.121.000,00 tersebut merupakan pagu anggaran, nilai bantuan yang ditetapkan, nilai kontrak, atau realisasi penggunaan dana. Kejelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Minta RAB, Spesifikasi Teknis, dan Dokumen Pelaksanaan
Dalam surat permohonannya, BAKORNAS meminta akses terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi, sepanjang dokumen tersebut tersedia dan dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen yang dimohonkan meliputi:
• Dokumen penetapan SMP IT Taruna Qurani sebagai penerima program rehabilitasi atau revitalisasi Tahun Anggaran 2026.
• Dokumen sumber pendanaan dan dasar penetapan nilai anggaran.
• Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen anggaran sejenis.
• Gambar rencana, gambar kerja, dan spesifikasi teknis.
• Daftar material, standar mutu, serta rincian volume pekerjaan.
• Surat perintah kerja (SPK), kontrak, atau dokumen pelaksanaan lainnya sesuai mekanisme kegiatan.
• Dokumen penunjukan penyedia jasa atau penetapan pelaksana swakelola apabila relevan.
• Dokumen pembayaran, laporan penggunaan dana, dan pertanggungjawaban keuangan.
• Laporan kemajuan pekerjaan, pengawasan teknis, serta berita acara pemeriksaan.
• Dokumen persetujuan perubahan spesifikasi atau volume pekerjaan apabila terdapat perubahan.
• Hasil pengujian material dan pemeriksaan bangunan apabila dipersyaratkan atau telah dilaksanakan.
• Berita acara penyelesaian dan serah terima pekerjaan apabila kegiatan telah selesai.
•
Menurut BAKORNAS, dokumen tersebut diperlukan untuk mencocokkan aspek administrasi dan anggaran dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan. Apabila dokumen berada dalam
penguasaan kementerian, dinas, satuan kerja, atau badan publik lainnya, BAKORNAS meminta informasi mengenai instansi yang berwenang memberikan akses sesuai ketentuan.
Pertanyakan Kesesuaian Material dan Volume Pekerjaan
Selain meminta dokumen anggaran, BAKORNAS juga mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan teknis rehabilitasi.
Pertanyaan tersebut mencakup jumlah ruang kelas atau bagian bangunan yang direhabilitasi, rincian volume pekerjaan, kesesuaian material dengan RAB dan spesifikasi teknis, serta metode pengukuran pekerjaan yang telah dilaksanakan.
BAKORNAS turut meminta penjelasan mengenai kemungkinan perubahan material, volume, metode kerja, atau spesifikasi dari perencanaan awal. Apabila terdapat perubahan, pihak penanggung jawab diminta menjelaskan dasar teknis dan administratif beserta dokumen persetujuan yang relevan.
Aspek mutu bangunan juga menjadi perhatian. BAKORNAS meminta keterangan mengenai pemeriksaan material, pengawasan teknis, pemeriksaan struktur apabila dipersyaratkan, dan mekanisme verifikasi pembayaran berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah diperiksa.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi dapat dibandingkan dengan dokumen perencanaan dan bukti pelaksanaan yang tersedia.
BAKORNAS Mengacu pada Regulasi Keterbukaan Informasi
Dalam suratnya, BAKORNAS mencantumkan sejumlah dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
BAKORNAS juga merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan serta kebijakan pendidikan terkait lainnya.
Sementara itu, ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi relevan apabila kegiatan tersebut memang termasuk dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapannya perlu disesuaikan dengan sumber pendanaan, status penyelenggara, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
BAKORNAS menegaskan bahwa permohonan keterbukaan informasi tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Apabila permohonan perlu disampaikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau badan publik yang menguasai dokumen, pihak penerima surat diharapkan memberikan petunjuk mengenai mekanisme yang tepat.
Minta Jawaban Tertulis dan Pemeriksaan Teknis Jika Diperlukan
Melalui surat tersebut, BAKORNAS meminta pihak yang berwenang memberikan tanggapan tertulis atas seluruh pertanyaan klarifikasi, memfasilitasi akses terhadap dokumen yang dapat dibuka, serta menjelaskan apabila ditemukan perbedaan antara dokumen perencanaan dan kondisi pekerjaan.
BAKORNAS juga meminta pencocokan antara RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, penggunaan material, dan kondisi fisik bangunan. Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian yang didukung bukti awal, pemeriksaan teknis lebih lanjut diharapkan dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Selain itu, BAKORNAS meminta informasi mengenai hasil monitoring, evaluasi, atau pemeriksaan dari instansi pengawasan internal maupun pihak berwenang lainnya, sepanjang tersedia dan dapat diakses sesuai ketentuan hukum.
Ketua Umum BAKORNAS, Saut Sitorus, CMH., CLAd, menegaskan bahwa permohonan klarifikasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, kualitas pembangunan, dan perlindungan kepentingan peserta didik.
BAKORNAS berharap pihak penanggung jawab kegiatan dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan didukung dokumen agar pelaksanaan rehabilitasi SMP IT Taruna Qurani dapat dipahami secara objektif oleh masyarakat.
BAKORNAS juga menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Permohonan klarifikasi ini bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan atau kerugian negara, melainkan langkah untuk memperoleh informasi dan memastikan kesesuaian administrasi, anggaran, serta pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tutup Saut. Red